DPW Partai Berkarya Masih Inginkan Tommy Soeharto Sebagai Ketum Hingga 2022

Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung Muhammad Samuel Widono (kanan) didampingi oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten OKU Siswandy Hamdan (kiri)sedang memberikan keterangan pers menjelang Rapimnas di Jakarta.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang mengklaim didukung 2/3 DPW/DPD untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya yang akan diadakan di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020) langsung dibantah oleh 30 DPW Partai Berkarya.

Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung Muhammad Samuel Widono mengatakan apa yang akan dilakukan oleh mereka (P3B, red) merupakan tindakan ilegal. Karena di dalam Anggaran Dasar Partai Berkarya tidak mengenal istilah presidium.

“Untuk itu kami bersama dengan 29 DPW Partai Berkarya lainnya akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada tanggal 8 – 9 Juli 2020 di Jakarta sebagai bentuk bahwa partai ini masih berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).

Lanjut Samuel, jika alasan P3B untuk menyelamatkan Partai Berkarya sangatlah tidak tepat karena kita ini kan partai baru jadi sangat wajar jika masih ada kekurangan dan tidak lolos sampai ke Senayan tetapi melihat peroleh suara kita di pemilu 2019 lalu secara nasional yang mencapai 2,9% itu sudah cukup bagus. Jadi kalau ada kekurangan maka kita harus lebih solid dalam mengembangkan partai ini untuk pemilu berikutnya.

“Jika kita melihat orang-orang yang ada di P3B itu juga kan pengurus di DPP, maka seharusnya mereka juga ikut bertanggungjawab apabila ada persoalan mengangkut partai bukan justru partainya yang diselamatkan. Kalau ada persoalan itu cukup dikonsolidasikan, karena di tahun 2020 – 2022 adalah tahun untuk konsolidasi dari pusat sampai ke daerah-daerah,” ucapnya.

Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung Muhammad Samuel Widono.

Saat ini, tambah Samuel, kami masih mempercayai Hutomo Mandala Putra (UMP) atau lebih dikenal dengan sebutan Tommy Soeharto sebagai ketua umum partai sampai akhir masa jabatan tahun 2022 mendatang. Maka jangan ada lagi isu-isu yang mencoba untuk menggantikan posisi beliau sebagai ketua umum.

“Kami di daerah melihat kepemimpinan mas Tommy cukup bagus, karena saat ini rakyat
sangat merindukan sosok kepemimpinan Pak Harto. Maka dengan figur mas Tommy lah sosok itu ada, dan kami yakin partai ini akan menjadi partai besar pada waktunya nantinya dibawah kepemimpinan beliau,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPW Partai Berkarya Papua Barat Abdul Rahman Djabumona menyatakan kalau kita melihat persoalan ini sebenarnya ada kelompok yang mengatasnamakan P3B ingin mengadakan munaslub. Dengan melihat munas di Solo tahun 2017 lalu harusnya persoalan ini sudah selesai.

“Tetapi karena ini menyangkut momen-momen pilkada 2020, ada reak-reak yang dibangun oleh beberapa rekan-rekan membawa seolah ini ada persoalan dan perpecahan. Berikutnya ada teman-teman yang menilai bahwa Partai Berkarya yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra dan Prio Budi Santoso selama ini vakum sehingga dianggap banyak progam yang belum jalan,” katanya.

Lebih lanjut Abdul Rahman mengatakan kondisi seperti ini seharusnya tidak dijadikan sebuah polemik, justru harus kita jalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kalaupun memang ada hal yang sudah ditempuh tetapi masih buntu kan tidak harus membuat yang seolah-olah untuk menyelamatkan partai, tetapi jika ada perbedaan pendapat dalam hal kepengurusan baik di tingkat DPP maupun tingkat wilayah dan daerah masih bisa diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Ketua DPW Partai Berkarya Papua Barat Abdul Rahman Djabumona.

“Karena di dalam kepengurusan sendiri ada yang namanya dewan penasehat dan dewan pakar. Tapi hal itu tidak dilakukan justru malah dibuat seolah-olah ada kegaduhan yang dilakukan oleh pengurus yang sah di Kemenkumham,” ujarnya.

Abdul Rahman menjelaskan maka dari itu kami DPW Papua Barat konsekuen dengan keputusan yang telah diputuskan di munas Solo maupun SK Kemenkumham yang menyatakan bahwa kepemimpinan HMP itu sampai dengan tahun 2022. Kita akan mendukung full kepemimpinan beliau, jika ada kekurangan itu hal yang wajar sebagai manusia.

“Tetapi jika ada perbaikan mari kita sama-sama memperbarui perbaikan itu. Jangan malah kita menyebarkan bahwa seolah-olah kepemimpinan saat ini tidak berhasil, kalau tidak berhasil harusnya dicarikan solusinya,” terangnya.

Di kesempatan tersebut Ketua DPW Partai Berkarya Papua Barat juga berharap saat rapat nasional yang diperluas nanti akan menjadi momen untuk kebaikan bersama.

“Dengan adanya rapimnas ini kita berharap akan ada wacana yang lebih baik ke depan. Semoga dengan adanya rapat nasional yang diperluas oleh Tommy Soeharto dan Prio Budi Santosa akan memecahkan solusi yang selama ini terjadi sehingga kita mendapatkan keputusan yang terbaik,” tutupnya.(HSY)