Polisi Kantongi Identitas Pemilik Akun Twitter yang Sebut Polri Kerahkan Buzzer

oleh -

Jakarta, NusantaraPos – Akun Twitter @opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam pengerahan pasukan yang bertugas mengkampanyekan suatu hal di media sosial atau buzzer, di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Kepolisian disebut membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Markas Besar Polri.

Mereka saling mengikuti atau follow, baik di Instagram, Twitter, dan Facebook, yang memiliki induk akun utama, @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.

Polri membantah telah melakukan hal itu. Karenanya kepolisian mengusut tudingan tersebut, dan mengaku telah mengetahui identitas pengelola akun Opposite6890.

“Saat ini tim Siber Bareskrim sudah mengidentifikasi dan sudah memprofil identitas pelaku di balik Opposite6890, kita sudah dapat datanya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Kendati demikian, Dedi belum bisa memastikan kapan pelaku bakal ditangkap. Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan melalui proses pembuktian yang matang.

Sebab konten di media sosial, kata dia, sangat mudah direkayasa. Seribu atau sejuta jejak digital sekalipun, dinilai hanya satu alat bukti petunjuk. Karenanya polisi memerlukan alat bukti lainnya.

“Alat bukti harus terverifikasi, baik dengan analisa pembuktian secara ilmiah juga harus sangat kuat. Kita tidak akan terburu-buru,” jelas dia.

Dedi menuturkan, akun Opposite6890 dipandang sengaja melakukan propaganda di media sosial untuk mendelegitimasi Polri. Upaya itu telah dilakukan sejak November 2018, salah satunya isu tentang e-KTP tercecer.

“Kemudian di Desember-Januari dimunculkan lagi tentang 7 kontainer surat suara (tercoblos), DPT, apa yang diserang? KPU,” papar dia.

Kemudian pada Januari hingga Maret 201i, isu yang dimainkan akun itu ialah tentang penanganan pelanggaran pemilu di beberapa daerah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Polri sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam pengamanan pemilu juga dituding tak netral.

“Pola-pola itu kita sudah mapping (petakan), ya dalam rangka apa akhirnya? Delegitimasi Pemilu. Jangan sampai ini terjadi karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia,” katanya.

Dedi menegaskan, apa yang disampaikan Opposite6890 tidak benar. Ia memastikan Polri bersikap netral dalam Pemilu 2019, dan akan terus memberantas hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

“Dalam setiap kesempatan Pak Kapolri selalu menekankan bahwa anggota Polri netral di dalam kontestasi Pemilu ini. Kita akan terus fokus untuk memberantas kasus-kasus hoaks atau juga propaganda-propaganda yang dimunculkan di medsos, kita akan habisi itu,” tandas jendral bintang satu. (RK)